UNDANG-UNDANG KEJAHATAN CYBERCRIME

                                          Undang-undang yang Mengatur Kejahatan

Saat ini di Indonesia belum memiliki UU khusus/Cyber Law yang mengatur mengenai Cybercrime,  walaupun UU tersebut sudah ada sejak tahun 2000 namun belum disahkan oleh Pemerintah Dalam Upaya Menangani kasus-kasus yg terjadi khususnya yang ada kaitannya dengan cyber crime, para Penyidik ( khususnya Polri ) melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yg ada dalam KUHP Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada Cybercrime , diantaranya yaitu :

1. KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )
2. Pasal 362 KUHP Tentang pencurian ( Kasus carding )
3. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (Penipuan melalui website seolah-olah menjual barang)
4. Pasal 311 KUHP Pencemaran nama Baik (melalui media internet dengan mengirim email kepada Korban maupun teman-teman korban)
5. Pasal 303 KUHP Perjudian (permainan judi online)
6. Pasal 282 KUHP Pornografi (Penyebaran pornografi melalui media internet).
7. Pasal 282 dan 311 KUHP (Tentang kasus Penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet).
8. Pasal 378 dan 362 (Tentang kasus Carding karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membayar, dengan kartu kredit hasil curian )
9. Undang-Undang No.19 Thn 2002 Tentang Hak Cipta, Khususnya tentang Program Komputer atau software
10. Undang-Undang No.36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi, ( penyalahgunaan Internet yang menggangu ketertiban umum atau pribadi).